Go Home

Soal Pasal 122 UU MD3, JK Nilai DPR Tidak Anti Kritik

Soal Pasal 122 UU MD3, JK Nilai DPR Tidak Anti Kritik
JAKARTA - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan Pasal 122 huruf K Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengenai langkah hukum ‎Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) kepada siapa pun yang merendahkan DPR dan anggota DPR bukanlah pasal karet.
Kalla berujar, langkah hukum yang dilakukan anggota dewan bila mendapat perlakuan merendahkan harus melalui proses pengaduan, tidak serta merta ‎berlaku pidana begitu saja.
"‎Bukan (pasal karet), karena dia harus mengajukannya kan, bukan otomatis.
Presiden saja tidak otomatis," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 13 Februari 2018.
 (Baca: Tanpa Pasal 122, MKD Sudah Lakukan Tugasnya Jaga Marwah dan Martabat DPR) Politikus Golkar ini menilai pasal tersebut bukan berarti DPR atau anggota DPR anti terhadap kritik.
Pasalnya, langkah hukum yang dimaksud dalam pasal 122 huruf K itu bersifat delik aduan, bukan delik umum.
Ia pun menyebut siapapun yang merasa direndahkan dapat melaporkan hal itu ke kepolisian.
"Ya siapa saja, wartawan saja diganggu (disuruh) jangan beritakan ‎sesuatu orang (yang melakukan) itu bisa dituntut.
Anda mengganggu seseorang, anda bisa juga (dituntut)," jelas Kalla.
 (Baca juga: UU MD3 Disahkan, Ini Tanggapan Jusuf Kalla ) "Siapapun orang (yang) terganggu kehormatannya, anda pun wartawan kalau dimaki-maki kan boleh proses (hukum).
Tapi kan proses, dia harus mengadukan ke pengadilan, presiden saja harus ke pengadilan‎," sambungnya.
‎Selain Pasal 122 huruf K, terdapat pasal-pasal lain dalam UU MD3 yang menuai kontroversi, di antaranya Pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan bantuan polisi.
Lalu, ada tambahan dalam Pasal 245 mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD.
  (ulu)

Artikel bermanfaat lainnya :