Go Home

KPK Terima Pengembalian Uang-Aset Senilai Rp 7 M Dari Kasus RTH Bandung

KPK Terima Pengembalian Uang-Aset Senilai Rp 7 M dari Kasus RTH Bandung
Jakarta -

KPK mengatakan telah menerima pengembalian berupa uang dan aset terkait kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemkot Bandung pada 2012.
Total pengembalian yang diterima KPK senilai Rp 7 miliar.

"Dalam proses penanganan perkara ini secara keseluruhan, KPK telah menerima pengembalian uang dan aset kurang lebih sejumlah Rp 7 miliar," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2020).

Lili mengatakan KPK terus mengejar aliran duit terkait kasus tersebut yang diduga dinikmati oleh berbagai pihak.
Ia juga meminta pihak-pihak yang merasa menerima aliran duit dari kasus tersebut agar kooperatif mengembalikan ke KPK.

"KPK mengingatkan juga pada pihak-pihak yang pernah menikmati aliran dana agar koperatif dan mengembalikan uang ke KPK," sebutnya.

Dalam kasus ini, KPK baru menahan tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Pemkot Bandung pada 2012, Dadang Suganda.
Dadang ditahan di Rutan KPK cabang Kavling 4 (K4), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Dadang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menetapkan Dadang sebagai tersangka pada 16 Oktober 2019 karena diduga menjadi makelar tanah untuk pengadaan RTH Kota Bandung.
Ia menjadi makelar bersama eks anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet.
Dadang dijerat dalam pengembangan kasus.

Menurut KPK, Dadang memanfaatkan kedekatan hubungannya dengan Edi Siswadi yang saat itu merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung.
Edi kemudian memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Pemkot Bandung saat itu Herry Nurhayat membantu Dadang dalam pengadaan tanah untuk RTH itu.

"Setelah tanah tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada DGS (Dadang Suganda).
Namun DGS hanya memberikan Rp 13,5 miliar pada pemilik tanah sehingga diduga DGS diperkaya sekitar Rp 30 miliar," ujar Febri Diansyah dalam konferensi pers di kantornya Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2019).

Sebelumnya, KPK juga sudah menjerat 3 tersangka dalam kasus ini, yaitu:

-Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung, Herry Nurhayat;
-Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomard;
-Anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Kadar Slamet.

KPK menduga ada mark up atau penggelembungan harga terkait pengadaan lahan RTH di Kota Bandung tersebut sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 69 miliar.
KPK juga menduga aliran dana dari korupsi itu menuju sejumlah pihak.

(ibh/idn)

Artikel bermanfaat lainnya :

McD Sarinah Tutup, Kenapa Kenangan Masa Lalu Selalu Bikin Baper?

McD Sarinah Tutup, Kenapa Kenangan Masa Lalu Selalu Bikin Baper?

Momentum ini menjadi suatu reminder atau pengingat bagi orang tersebut."Entah baju, restorannya, entah itu lagu itu terkait dengan hal-hal tersebut kemudian terjadi sesuatu, misalnya ditutup lah tempatnya, band musiknya bubar, penyanyinya ada yang passed

Baca selengkapnya

Podcast Tolak Miskin: Tagihan Listrik Tiba-tiba Bengkak! Kok Bisa?

Podcast Tolak Miskin: Tagihan Listrik Tiba-tiba Bengkak! Kok Bisa?

Sebagian besar beranggapan kenaikan tagihan listrik tak masuk akal, melebihi dari kenaikan konsumsi yang terjadi selama WFH.Pertanyaan timbul, ini beneran karena pemakaian yang berlebihan atau tarif listriknya naik?Nah, Podcast Tolak Miskin kali ini akan

Baca selengkapnya

Potret Kesibukan Petugas Ambulans COVID-19 di Inggris

Potret Kesibukan Petugas Ambulans COVID-19 Di Inggris

Tak ayal, petugas ambulans pun tampak sibuk lalu lalang menjemput para pasien Corona. Inggris memiliki 207 ribu kasus COVID-19 dan tertinggi keempat dunia.

Baca selengkapnya